Panwaslih Kabupaten Pidie lakukan Sosialisasi Perbawaslu

Sigli – Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie menggelar kegiatan Sosialisasi Perbawaslu terkait pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.  Sosialisasi ini diikuti oleh peserta dari internal dan external. Pihak external penghubung (LO) partai politik wilayah Kabupaten Pidie, Kamis (18/8/2022). Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Junaidi, SH  sebelum menyampaikan sambutan dalam sosialisasi itu terlebih dahulu memperkenalkan seluruh pimpinan khususnya kepada peserta external. Dalam sambutannya ketua mengharapkan semua peserta dapat mengikuti dengan baik dimana hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan atau ditanyakan, khususnya peserta penghubung Parpol semoga dengan kegiatan ini bisa terjalin silaturrahmi yang baik serta dapat berlanjut dengan kegiatan lainnya.  Junaidi, S.Ag., MH (Kordiv. Hukum, Humas dan Datin) dalam paparannya menjelaskan mengenai Esensi Pemilu (proses kompetisi politik), Penegakan Hukum Kepemiluan (Electoral Justice System),Prinsip Penegakan Hukum Pemilu, Fungsi Bawaslu, Fungsi Yudisial Bawaslu, beliau juga menjelaskan jenis-jenis pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik pemilu serta jenis sengketa yaitu sengketa antara peserta dengan KPU/KIP dan sengketa antar peserta pemilu.Sementara Koordinator Divisi penindakan Pelanggaran Mukhtar Al-Falah antara lain menyampaikan tentang kategori money politik dan kampanye diluar jadwal. Sedangkan Faisal, SH., MA sesuai dengan Divisinya menjelaskan terkait prosedur permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Mewakili peserta lainnya, 5 orang peserta dari penghubung Partai Politik yaitu Golkar, PKS, PNA, PPP, PAN dan Nasdem semuanya merasa senang dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Panwaslih Kabupten Pidie dan mengharapkan Panwaslih Kabupaten Pidie dapat membagikan pengetahuan kepada mereka terkait kepemiluan, peserta lainnya menjelaskan pengalaman mereka tentang kecurangan pada Pemilu sebelumnya  Sedangkan peserta lain mengharapkan untuk mencegah/meminimalisir terjadinya pelanggaran tugas pengawas Pemilu dapat diperluas lagi.