Panwaslih Kabupaten Pidie Perkuat MoU dengan STIS Al-Hilal Sigli

Sigli – Panwaslih Kabupaten Pidie perkuat kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Hilal Sigli sebagai langkah awal meningkatkan pengawasan Partisipatif di kalangan mahasiswa. Kegiatan yang bertajuk “Partisipasi Mahasiswa dalam pengawasan Pemilu” ini dilaksanakan di Aula PTI Al-Hilal Sigli Kampuas A. Kamis (30 Oktober 2025)

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Muhammad Rizal, S.H. beserta anggota Indra Abidin, S.H., Nelliyana, S.E., M.Ag., Jefri Bahar S.H., serta Kasubbag Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tarmidi, S.H. Penandatanganan MoU ini memiliki beberapa poin penting yang merupakan kesepakatan antara Panwaslih Kabupaten Pidie dengan STIS Al-Hilal Sigli, berupa kerjasama dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan demokrasi dan hukum Pemilu. Selain itu, Panwaslih Kabupaten Pidie dan STIS Al-Hilal Sigli menyepakati penyelenggaraan klinik hukum dan demokrasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terutama mahasiswa dalam pengawasan Pemilu.

Dr. Firdaus Syah, M.A., selaku Ketua STIS Al-Hilal Siglisangat mengapresiasi dan mendukung secara penuh atas terlaksananya penandatanganan MoU antara Panwaslih Kabupaten Pidie dengan STIS Al-Hilal Sigli yang merupakan kolaborasi yang progresif dalam memperkuat literasi kepemiluan dikalangan mahasiswa. Penandatanganan MoU ini juga disertakan dengan kuliah umum yang diikuti oleh mahasiswa dan civitas akademika STIS Al-Hilal Sigli. Melalui kuliah umum yang disampaikan langsung oleh ketua Panwaslih Kabupaten Pidie, mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang peran strategis generasi muda dalam pengawasan pemilu untuk menjaga integritas demokrasi. 

Panwaslih Kabupaten Pidieberkomitmen melibatkan partisipasi masyarakat terutama mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu penandatanganan MoU dengan STIS Al-Hilal Sigliini adalah langkah yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas, transparan dan akuntabel.